makro ut

Tugas 3 Ekonomi Makro. Manajemen UT TUGAS 3 1. APA YANG DIMAKSUD DENGAN PERANGKAT KEBIJAKAN FISKAL DISKRESIONER? 2. JELASKAN 3 STABILISATOR UTAMA KEBIJAKAN FISKAL OTOMATIK. 3. APA YANG MENYEBABKAN TIDAK MERATANYA SEBARAN DISTRIBUSI PENDAPATAN? JAWABAN PERANGKAT KEBIJAKAN FISKAL DISKRESIONER Kebijakan fiskla diskresioner : Kebijakan fiskal yang digunakan masalah makro ekonomi seperti: Pengganguran, inflasi, atau tingkat pertumbuhan yang lambat. Diartikan sebagai langkah pemerintah untuk merubah pengeluaran nya atau pemungutan pajaknya dengan tujuan untuk: mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi, tidak mengalami masalah inflasi, dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan. Pada Hakekatnya kebijakan diskresioner dapat dibedakan dalam tiga bentuk sekaligus alat untuk menjalankan kebijakan tersebut: membuat perubahan – perubahan keatas pengeluarannnya, membuat perubahan-perubahan ke atas pajak yang dipungutnya. secara serentak membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan system pemungutan pajak. Secara umum kebijakan fiscal diskresioner dapat digolongkan dalam dua bentuk : kebijakan fiscal mengembang atau expensionery fiscal policy dan kebijakan fiskal mengecut atau contractionary fiscal policy. Kebijakan yang pertama dilakukan ketika perekonomian menghapi masalah pengangguran dan kebijakan kedua dilakukan pada ketika masalah inflasi dihadapi atau perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh dan tingkat pengangguran sangat rendah 3 STABILISATOR UTAMA KEBIJAKAN FISKAL OTOMATIK: Pajak Proporsional dan Pajak Progresif Sistem pajak progresif biasanya digunakan dalam memungut pajak pendapatan individu dipraktekkan hampir disemua negara. Pada pendapatan yang sangat rendah pendapatan seseorang tidak perlu membayar pajak. Akan tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin besar pajak yang dikenakan keatas tambahan pendapatan yang diperoleh. Di beberapa Negara maju, penerima pendapatan yang sangat tinggi – misalnya melebihi satu uang 1 US setahun, harus membayar pajak marginal (pajak tambahan yang harus dibayar) sebanyak hampir 50 persen dari tambahan yang diterima. Dibeberapa negara system pajak proporsional biasanya digunakan untuk memungut pajak ke atas keuntungan perusahaan – perusahaan korporat, yaitu pajak yang harus dibayar adalah proporsional dengan keuntungan (misalnya 30 persen) selalu merupakan pajak yang akan dibayar kepada pemerintah. Kedua system pajak tersebut cenderung mengurangi fluktuasi kegiatan perekonomian dari satu periode-periode lainnya. Pada ketika ekonomi mengalami masalah resesi, pajak yang dipungut dari individu dan perusahaan akan mengalami penurunan. Sebagai akibatnya pendapatan posibel akan menurun pada tingkat yang lebih lambat dam penurunan dalam pendapatan nasional. Perubahan seperti ini memperlambat penurunan dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran agregat dalam perekonomian – suatu keadaan yang mengurangi seriusnya keadaan resesi yang berlaku. b. Asuransi Pengganguran Sistem ansuransi pengangguran adalah suatu bentuk jaminan sosial yang dipraktekkan dinegara-negara maju. Menyadari akibar buruk yang ditimbulkan oleh pengangguran yang leluasa semasa depresi tahun 1930an , Negara-negara industi melaksanakan peraturan ansuransi pengangguran. System ini pada dasarnya (i) mengharuskan tenaga kerja yang sedang bekerja untuk membayar asuransi sebagai jaminan pendapatan sekiranya pada suatu ketika terpaksa menganggur, dan (ii) menerima sejumlah pendapatan yang ditentukan pada ketika menganggur. Sistem ini mengurangi pendapatan diposibel dari tenaga kerja yang sedang mempunyai pekerjaan dan oleh karenanya mengurangi kepesatan pertambahan pembelanjaan yang berlaku. Semakin tinggi kesempatan kerja, semakin tinggi besar pendapatan, dan semakin besar potensi pertambahan kosumsi rumah tangga. Asuransi pengangguran mengurangi kecenderungan ini. Sebaliknya, tanpa asiransi pengangguran, pada ketika mengangguran pembelanjaan akan menjadi merosot. Dengan adanya sistem ansuransi pengangguran, para penganggur akan menerima pendapatan yang diperoleh dari dana ansuransi pengangguruan. Kebijakan ini mengurangi kemerosotan perbelanjaan aegregat dan pertanbahan pada ketika resesi. Dan upaya untuk meratakan pendapatan sehinga semua orang dapat merasakan kemakmuran seutuhnya, hal ini yang dibawa visi Kristen mengenai suatu masyarakat yang bebas dan sama, c. Kebijakan Harga Minimum Kebijakan harga minimum meruakan suatu system pengendalian harga yang bertujuan menstabilkan keadaan para petani dan pada waktu yang sama menjaga agar pendapatan cukup tinggi. Pernintaan dan penawaran barang pertanian sifatnya tidak elastis. Sebagai akibatnya fluktuasi harga yang sangat besar dan mempengaruhi kestabilan pendapatan petani. Pada ketika produksi dan penawaran sangat merosot, harga barang pertanian meningkat dan berlebih, pendapatan akan sangat merosot ketika stabilan ini mendorong pelaksanaan kebijakan harga minimum. Walaupun menstabilkan harga dan pendapatan merupakan tujuan kebijakan tersebut, pada akhrirnya hal itu membantu mengurangi fluktuasi kegiatan keseluruhan ekonomi YANG MENYEBABKAN TIDAK MERATANYA SEBARAN DISTRIBUSI PENDAPATAN: Sebab-sebab terjadinya ketidakmerataan pembagian pendapatan yakni pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, perkembangan kota desa, dan sistem pemerintahan yang bersifat plutokratis. Masalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu : a. Distribusi pendapatan antar golongan pendapatan atau ketimpangan relatif. Jika dilihat dari hasil penelitian SUSENAS dengan menggunakan koefisien Gini, maka akan terlihat bahwa distribusi pendapatan di daerah perkotaan di Jawa lebih buruk daripada daerah di luar Jawa, begitu pula dengan daerah pedesaannya daerah Jawa memiliki tingkat kesenjangan distribusi pendapatan yang rendah bila dibandingkan dengan daerah di luar Jawa. b. Distribusi pendapatan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Menurut Gupta dari World Bank, pola pembangunan Indonesia memperlihatkan suatu urban bias, yaitu pembangunan yang berorientasi ke daerah perkotaan, dengan tekanan yang berat pada sektor industri yang terorganisir, yang merupakan sebab terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih parah lagi di kemudian hari. Menurut Micahel Lipton, seorang ekonom Inggris, urban bias seringkali terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia di mana alokasi sumber-sumber daya lebih banyak diprioritaskan di daerah perkotaan daripada pertimbangan pemerataan atau efisiensi. Kembali kita perhatikan penjelasan teori ekonomi yang dualistik tentang terjadi kesenjangan pembagian pendapatan di negara-negara sedang berkembang, maka pertama-tama relavansinya terlihat dalam pola kesenjangan yang berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Oshima menjelaskan keadaan ini (kesenjangan di desa lebih tinggi dari pada di kota), sebagai hal yang unik. Dia meramalkan kesenjangan tersebut akan lebih lebar jika proses pembangunan pedesaan masih akan berlanjut. c. Distribusi pendapatan antar daerah (regional income disparities). Ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antar berbagai daerah di Indonesia serta penyebaran sumber daya alam yang tidak merata menjadi penyebab tidak meratanya distribusi pendapatan antar daerah di Indonesia khususnya. Dalam menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan yang merata, maka akan terlihat bahwa negara-negara tersebut secara umum telah menerapkan tujuh model pembangunan seperti yang dikemukakan oleh James Weaver, Kenneth Jameson, dan Richard Blue yaitu ; 1. Pembangunan yang mengutamakan penciptaan lapangan kerja. 2. Pembangunan yang mengutamakan penyaluran kembali investasi. 3. Pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari seluruh penduduk. 4. Pembangunan yang mengutamakan pengembangan sumber-sumber daya manusia. 5. Pembangunan yang mengutamakan perkembangan pertanian. 6. Pembangunan yang mengutamakan pembangunan pedesaan terpadu. 7. Pembangunan yang mengutamakan penataan ekonomi internasional baru